Contoh Laporan Amandemen UUD 1945

Laporan Amandemen UUD 1945 Kembali Bergulir dibuat untuk memenuhi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

BAB I

PENDAHULUAN

  • Latar belakang

Dalam sebuah negara dibutuhkan dasar hukum yang mengatur kehidupan bernegara yang baik, Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Untuk membuat dasar negara indonesia tetap relevan sesuai dengan keadaaan indonesia pada masa kini maka Undang-Undang Dasar 1945 harus diubah dengan cara yang resmi. Cara tersebut adalah dengan membuat amandemennnya.

Indonesia telah mengalami perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali. Pada tahun 2015 ini mucul isu tentang adanya amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Ketua Dewan Perwakilan Daerah yaitu bapak Irman Gusman menyatakan bahwa kegaduhan politik yang terjadi belakangan iniadalah sebagai akibat dari tidak tegasnya sistem presidensial. Sistem presidensial yang seperti ini menyebabkan kewenang-kewenangan Presiden menjadi sulit dilaksanakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah menganggap bahwa sistem presidensial ini harus dikembalikan sama halnya seperti Undang-Undang 1945 pertama.

Sistem presidensial pasca perubahan terhadap UUD 1945 memang telah mendekatkan sistem pemerintahan Indonesia kearah sistem presidensial murni, namun jika dicermati secara mendalam, sistem presidensial di Indonesia masih terdapat kelemahan/inkonsistensi dalam penerapannya,

Pemerintah Indonesia merencanakan akan adanya pelaksanaan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2016. Untuk membahas lebih lanjut tentang isu  amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 dan tata cara pembuatan amandemen UUD 1945 maka kami menjelasakan hal tersebut dalam makalah ini.

  • Tujuan

Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjelasan tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia serta memberikan pengetahuan perihal rencana adanya amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945.

 

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

  • Pengertian Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Amandemen adalah perubahan, penggantian, pembaharuan atau revisi. Sedangkan pengertian secara umum tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah penggantian naskah yang satudengan naskah yang baru atau perubahan dalam arti naskah dengan menambahkan, mengurangi atau merevisi suatu rumusan dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945.

  • Perkembangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Perubahan terhadap UUD tidak saja didasarkan kepada sifat fleksibelnya yakni melalui ketentuan hukum yang mengaturnya, tetapi perubahan UUD juga didasari oleh keinginan dari elemen-elemen masyarakat. Pembaharuan UUD dimanapun di dunia ini tidak terutama ditentukan oleh tata resmi (formal) yang harus dilalui. Tata cara formal yang mudah (fleksibel) tidak serta merta memudahkan terjadinya perubahan UUD. Begitu sebaliknya, tata cara formal yang dipersukar (rigid) tidak berarti pembaharuan UUD tidak akan atau akan jarang terjadi.

Faktor utama yang menentukan pembaharuan UUD adalah berbagai pembaharuan keadaan di masyarakat, dorongan demokrasi, pelaksanaan paham negara kesejahteraan (wefarestate) perubahan pola dan sistem ekonomi akibat industrialisasi, kemajuan pengetahuan dan teknologi.

 Dalam sejarah Indonesia telah terjadi empat kali proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 diubah dengan sistem adendum yang dikenal dengan istilah amandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 dalam  satu rangkaian empat tahap perubahan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perubahan  yang keempat ini, merupakan perubahan formal pertama dilakukan terhadap naskah UUD 1945. Namun oleh karena istilah yang dipakai secara berurutan Perubahan I, II, III, dan Perubahan IV, Keempat amandemen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Amandemen 1

Perubahanyang pertama kali disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen yang pertama ini dilakukan dengan dasar dari sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Terdapat 9 Pasal yang diamandemen. Pasal-pasal yang diamandemen yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20 dan pasal 21. Inti perubahan pada amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 ini yaitu kekuasan Presiden digeser karena kekuasan presiden dianggap terlalu kuat.

2. Amandemen 2

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dilakukan untuk kedua kalinya dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Pengesahan Amandemen Undang-undang ini dilakukan melalui sidang umum MPR pada tanggal 7 sampai 8 Agustus 2000. Amandemen ini dilakukan untuk 5 Bab dan 25 Pasal. Pasal-pasal dan Bab-bab yang mengalami perubahan yaitu pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, Bab IX A, pasal 25E, Bab X, pasal 26, pasal 27, Bab X A, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, Bab XII, pasal 30, Bab XV, pasal 36A, pasal 36B dan pasal 36C. Pada perubahan kedua ini terdapat perubahan tentang pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan kewenangannya, hak asasi manusia, lambang negara dan lagu kebangsaan.

3. Amandemen 3

Amandemen yang ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan disahkan melalui sidang tahunanMPR pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan yang terjadi dalam amandemen ketiga ini terdiri dari 3 bab dan 22 pasal. Bab yang mengalami perubahan ialah Bab VIIA, Bab VIIB dan Bab VIIIA. Sedangkan pasal-pasal yang mengalami perubahan yaitu pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal 23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23g, pasal 24, pasal 24A, pasal 24B dan pasal 24C. Inti perubahan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini yaitu bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, Kepresidenan, impeacment, keuangan negara dan kekuasaan kehakiman.

4. Amandemen 4

Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 melalui ST MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Perubahan yang terjadi pada amandemen ke-4 ini terdiri dari 2 Bab dan 13 Pasal. Pasal-pasal yang mengalami perubahan yaitu pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan  pasal 37. Inti perubahannya yaitu Dewan Perwakilan Daerah sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian sosial dan kesejahteraan sosial dan perubahan Undang-Undang Dasar.

  • Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945

 Secara umum Amandemen Undang-Undang 1945 dibuat dengan tujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman.

Secara khusus, untuk perencanaan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 ditujukan untuk mempertegas sistem presidensial Indonesia, mempertegas sistem lembaga parlemen dan memperkuat sistem otonomi daerah. Beberapa alasan diperlukannya penegasan sistem presidensial melalui rencana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena terjadinya inkonsistensi dalam pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia.

Sistem presidensial di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pasal-pasal yang terdapat di dalam subtansi Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pedoman atau rujukan dalam pelaksanaan kehidupan negara. Selain karena hal tersebut, penguatan sistem presidensial dengan adanya perubahan kelima terhadap Undang-Undang Dasar 1945 juga sangat dibutuhkan karena sistem ini mengandung prinsip supermasi konstitusi.

  • Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Sistem perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan adanya TAP MPRS XV/MPRS/1996 mengubah pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 tentang jabatan wakil presiden sengaja dikosongkan, selanjutnya keluar TAP MPRS IX/MPRS/199 tentang pengembang supersemar yang berisi mengubah pasal dalam Undang-Undang Dasar melalui mekanisme terselubung.

Keputusan lainnya yaitu TAP MPR No. I/MPR/1978 dan IV/MPR/1983 yang menyatakan bahwa majelis berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen. Pasal 2 TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum yaitu apabila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum.

Mekanisme mengubah Undang-Undang Dasar 1945 diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab XVI Pasal 37 yang berbunyi :

  • Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. ****)
  • Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)
  • Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, siang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. ****)
  • Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. ****)
  • Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.****).

 

Kesepakatan panitia Ad Hoc (PAH) badan Pekerja MPR

  • Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya.
  • Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia
  • Mempertegas sistem presidensial.
  • Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.
  • Perubahan dilakukan dengan cara adendum.

Mengenai Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945

Istilah yang dipakai secara berurutan Amandemen I, II, III, dan Amandemen IV, maka otomatis sesudahnya akan ada lagi Amandemen V, VI, VII dan seterusnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan di masa-masa yang akan datang. Karena itu, timbul kerikuhan untuk menyatakan bahwa UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, atau bahwa UUD 1945 itu telah mengalami satu rangkaian perubahan empat tahap. Oleh karena istilah yang dipakai dalam rangka membangun tradisi perubahan dengan sistem amandemen atau addendum adalah Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan keempat, maka dengan sendirinya perubahan yang dilakukan sesudahnya harus menggunakan sebutan Perubahan Kelima UUD 1945.

Sistem presidensial pasca perubahan terhadap UUD 1945 memang telah mendekatkan sistem pemerintahan Indonesia kearah sistem presidensial murni, namun jika dicermati secara mendalam, sistem presidensial di Indonesia masih terdapat kelemahan/inkonsistensi dalam penerapannya, hal ini nampak dari beberapa hal antara lain :

  • sistem presidensial yang disandingkan dengan sistem kepartaian yang majemuk/multi partai cenderung menghasilkan konstelasi politik yang cukup besar yang mengharuskan adanya koalisi di DPR guna mengefektifkan kerja pemerintah,
  • tidak terciptanya balance of power dalam lembaga Negara sehingga cenderung menghasilkan sebuah pendominasian sebuah lembaga Negara atas lembaga Negara lainnya. Sehingga yang nampak dari hasi perubahan UUD 1945 ialah pergeseran dari eksecutive heavy ke legislative heavy dan tidak ada menunjukkan tanda-tanda adanya check and balance diantara lembaga Negara yang pada akhirnya memasung sistem pemerintahan presidensial.

Dengan melihat adanya kelemahan/inkonsistensi dalam sistem pemerintahan presidensial di indonesia, sehingga demi menjaga konsistensi sistem pemerintahan presidensial, maka perlu dilakukannya penguatan melalui perubahan ke 5 terhadap UUD 1945, hal ini dilandasakan kepada prinsip supermasi konstitusi yang dianut dalam sistem pemerintahan presidensial dan dengan mendasarkan kepada apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo (2010) bahwa hukum bukanlah suatu skema yang final (finite scheme), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia, karena itu hukum harus terus digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan, sehingga melanjutkan perubahan terhadap UUD 1945 guna memperkuat sistem presidensial merupakan suatu keniscayaan.

Sebagai catatan sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Mukti Fajar (2011) bahwa usul untuk diadakannya perubahan kelima UUD 1945 seharusnya juga belajar dari pengalaman perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat yang justru mendapat kritik yang tajam, baik prosedural maupun subtansial. Sebab, tiadanya kejelasan paradigma dan/atau konstitusinalisme yang dianut sehingga menimbulkan opini yang terbelah dalam masyarakat yaitu ada yang merindukan UUD 1945 (naskah asli), dan ada yang menginginkan sebuah kosntitusi yang baru dan bukan “tambal sulam”. Bahkan ada yang menginginkan konstitusi semacam UUDS 1950. Sehingga rencana penguatan sistem presidensial melalui perubahan UUD1945 yang kelima haruslah benar-benar memperhatikan kondisi kultur di Indonesia dan filosofi bernegara yang dianut di indonesia.

Amandemen Kelima UUD 1945 yang diwacanakan dewasa ini dikaitkan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi selama 13 tahun terakhir. Disadari terdapat beberapa permasalahan sistemik yang perlu ditinjau dan dikonsolidasikan kembali. Sebagian di antaranya terdapat dalam perumusan norma konstitusional yang dapat dipandang berlebihan atau pun ada pula yang dipandang masih mengandung kelemahan yang memerlukan perbaikan. Karena itu, amandemen Kelima UUD 1945 dapat diterima dan dipertimbangkan untuk dilakukan pada periode 2012-2014 atau paling lambat pada periode 2014-2019.

Beberapa isu mengenai amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 yaitu penguatan sistem presidensial, penguatan lembaga perwakilan, penguatan otonomi daerah, calon presiden perseorangan, pemilihan pemilu nasional dan pemilu lokal, forum previlegiatum, optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi, penambahan pasal hak asasi manusia, penambahan bab komisi negara dan penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian.

Dalam usulan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, terdapat  beberapa hal penting yaitu diberikannya kesempatan untuk memilih calon presiden yang berasal dari luar partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sejajar deangan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jika hal ini disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat maka Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan rancangan Undang-Undang, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

  • Pentingnya Amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Sri Sumantri setiap kontitusis selalu mengatur sekurang-kurangnya harus ada tiga kelompok materi yaitu pengaturan hak asasi manusia, pengaturan tentang susunan ketatanegaraan bersifat fundamental dan pengaturan pembagian serta pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang belum seimbang. Selama perubahan pertama sampai keempat Undang-Undang Dasar 1945 terjadi beberapa ketidakseimbangan diantaranya peran elite fraksi di PAH MPR dan DPP partai cukup besar, perbedaan pandangan membuat adanya perbedaan sikap fraksi, proses politik di MPR diwarnai kompetisi dan kompromi serta terjadinya perdebatan antar fraksi di PAHBP MPR karena kepentingan partai.

Sehingga dapat diketahui bahwa Undang-Undang pasca amandemen masih berisikan ketidaksempurnaan. kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen  juga disebabkan adanya ketidakjelasan materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 dan kekacauan struktur  pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, ketidaklengkapan konstitusi dan pasal-pasal yang menyebabkan  tidak stabilnya konsdisi  hukum dan politik.

Amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 mendapat respon pro dan kontra dari berbagai kalangan. Bagi sebagian kalangan amandemen pertama sampai amandemen keempat dianggap belum menjadikan Indonesia negara yang memiliki dasar hukum yang tepat. Namun bagi kalangan kontra, perubahan kelima ini ditolak dan dianggap belum tepat waktu. Bagi kalangan kontra naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum perubahan itu merupakan dasar hukum negara Indonesia yang tepat saat ini.

Untuk dapat melakukan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 ini, Dewan Perwakilan Daerah harus memenuhi syarat procedural perubahan formal Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara harus mendapatkan dukungan dan persetujuan dari 1/3 anggota  Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37 ayat (1). Karena hal tersebut maka Dewan Perwakilan Daerah mulai mendekati fraksi-fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Saat ini ada beberapa orang dari dua  fraksi (PKB dan PKS) yang turut mendukung penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah. Namun perjuangan Dewan Perwakilan Daerah masih sangat panjang karena fraksi yang memiliki kekuatan politik kuat belum menyetujui amademenn kelima in. Beberapa fraksi ini adalah fraksi PDI perjuangan dan partai golkar. PDI perjuangan dan fraksi TNI/Polri sebagai partai nasionalis beranggapan jika ada amandemen kelima dikhawatirkan akan terulang polemik lama yaitu munculnya pengadopsian syariat islam ke dalam konstitusi. Dikhawatirkan akan muncul perseteruan ideologi nasionalis  pancasila dengan ideologi agama islam.

Namun semua penolakan tersebut tidak dapat mematahkan semangat penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie aturan konstitusi bagi Dewan Perwakilan Daerah sangat penting didukung agar sistem trikameral yang efektif dapat terwujud dan dapat menciptakan kekuatan rakyat yang jauh lebih besar.

 

  • Langkah-Langkah Hukum Dalam Mewujudkan Kembali Sistem Presidensial di Indonesia Melalui Rencana Perubahan ke 5 UUD 1945

Beberapa tahap yang harus dilewati untuk mewujudkan sistem Presidensial di Indonesia adalah dengan melakukan pengaturan mengenai pelembagaan koalisi tetap didalam UUD 1945 guna mengurangi distorsi yang terjadi dalam penerapan sistem presidensial dengan multi partai di Indonesia, kemudian selanjutnya ialah melakukan penguatan terhadap lembaga DPD pengembalian kewenangan-kewenangan presiden yang merupakan hak preogratif agar menghindari penyebaran kekuasaan yang terpusat pada salah satu lembaga Negara dan upaya pelembagaan oposisi formal yang diatur dalam UUD 1945 guna menciptakan stabilitas jalannya pemerintahan.

Dengan melihat kelemahan dan inkonsistensi dalam penerapan sistem pemerintahan presidensial di indonesia, yakni dalam sistem presidensial seharusnya pembentukan pemerintah tidak tergantung pada proses politik di lembaga legislatif, dan juga presiden memiliki kedudukan yang kuat sehingga memiliki burgenning power untuk berhadapan dengan legislatif.

Melalui perubahan UUD 1945 langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh dengan melihat rendahnya stabilitas politik yang dihasilkan dalam sistem presidensial di indonesia maka perlunya untuk mengatur mengenai pelembagaan koalisi tetap didalam UUD sehingga dapat mengurangi distorsi penyandingan sistem presidensial dengan sistem kepartaian yang majemuk.

Hal ini dikarenakan dengan adanya sistem kepartaian yang majemuk cenderung akan mengahasilkan instabilitas dalam pemerintahan, Selain itu, dengan adanya pelembagaan koalisi tetap yang diatur dalam UUD dapat menjaga konsistensi dari partai koalisi pendukung pemerintah. Juga dapat memperkecil terciptanya peran ganda diantara partai koalisi yang sewaktu-waktu dapat menyerang kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai, sehingga menghasilkan stabilitas dalam jalannya pemerintahan.

Kemudian guna mengefektifkan prinsip check and balance guna menghindari pemusatan kekuasaan disalah satu lembaga negara maka perlu dilakukannya penguatan terhadap peran lembaga DPD hal ini dikarenakan wewenang lembaga ini sangat dibatasi dibandingkan dengan peran DPR, khususnya dalam pasal 22 D, dan pengembalian kewenangan-kewenangan yang merupakan hak preogratif presiden yang dicampuri oleh lembaga lain yang seaharusnya tidak berkompeten terhadap hal teresbut guna menghindari pengkerdilan terhadap kedudukan presiden dalam sistem presidensial.

Kemudian langkah hukum yang selanjutnya dapat dilakukan guna menjaga stabilitas dari pelaksanaan sistem presidensial di indonesia maka perlu dimuatanya aturan mengenai pelembagaan oposisi formal didalam UUD 1945 karena hal ini penting untuk menegakkan mekanisme check and balance dan menciptakan stabilitas politik serta pemerintahan di Indonesia, karena dengan diaturnya sebuah aturan mengenai oposisi formala hal ini dapat mengefektifkan peran oposisi agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan bukan sibuk untuk menggulingkan kekuasaan yang cenderung menghambat jalannya roda pemerintahan, hal ini guna menjamin jalannya roda Pemerintahan di arah yang benar dan mendorong terciptanya Sistem Presidensial yang sesuai dengan ciri khas Indonesia.

 

2.8 Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara

2.8.1 Hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Hubungan Presiden dengan DPR menjadi salah satu penentu dianutnya sistem pemerintahan presidensial. Kedua lembaga ini merepresentasikan hubungan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Meskipun terdapat lembaga negara lain yang digolongkan menjadi lembaga legislatif yaitu MPR dan DPD, namun yang memegang kekuasaan legislatif secara nyata (real) hanyalah DPR dan DPD. Sistem pemerintahan merupakan perwujudan dari pengelolaan hubungan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, sehingga hubungan Presiden dan DPR akan memberikan kejelasan dianutnya sistem pemerintahan presidensial.

Hubungan Presiden dengan DPR harus dilihat dari tiga sudut pandang yaitu fungsi legislasi, budget, dan pengawasan. Dari sudut pandang legislasi, sistem pemerintahan presidensial secara tegas menempatkan fungsi legislasi ditangan Parlemen, dalam konteks UUD NRI Tahun 1945, berarti harus berada di tangan DPR. Secara ekplisit ketentuan akan hal ini sebenarnya tertuang dalam pasal 20 ayat (1) yang menyatakan kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan DPR.

Namun, dalam pasal-pasal selanjutnya memuat ketentuan peran serta Presiden dalam proses pembuatan undang-undang yang dimaksud, sehingga tidak ada undang-undang tanpa peran serta Presiden. Hubungan demikian bukan hubungan yang mencerminkan konsep separation of power karena mengedepankan peleburan kekuasaan legislatif ditangan DPR dan Presiden. Presiden tidak dapat membuat undang-undang, karena kekuasaan membuat undang- undang berada di tangan DPR, namun sebaliknya DPR tidak dapat membuat undang- undang tanpa keterlibatan Presiden dalam proses pembuatannya.  Bahkan lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang tidak berada di tangan DPR, tetapi bersama-sama dengan Presiden, serta bukan pemisahan kekuasaan yang berlaku, tetapi pembagian kekuasaan, sebagaimana dikatakan Bagir Manan berikut:

Ketentuan ini menunjukkan bahwa, meskipun ada perubahan, tidak berarti ada pemisahan kekuasaan (separation of power) antara DPR dan Presiden dalam membentuk undang-undang, yang ada adalah pembagian kekuasaan (distribution of power) dan mencerminkan pula kekuasaan membentuk undang-undang dilakukan bersama-sama oleh DPR dan Presiden. Bagir Manan menambahkan demikian:

Tidak mungkin suatu rancangan undang-undang dapat sampai menjadi undang-undang tanpa dibahas (bersama) oleh DPR dan Presiden. Demikian pula mengenai persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, tidak mungkin suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang tanpa terlebih dahulu disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Perlu ditambahkan, adanya ketentuan persetujuan bersama dan keikutsertaan pemerintah bersama-sama DPR membahas rancangan undang-undang merupakan salah satu petunjuk tidak dijalankannya separation of power dalam sistem UUD NRI Tahun 1945.

Hubungan demikian tidak akan melahirkan konsepsi cheks and balances. Konsep cheks and balances lahir dari konsep separation of power, adanya pemisahan kekuasaan antar lembaga negara mengharuskan adanya saling mengawasi dan mengontrol sebab antar lembaga tidak dapat saling ikut campur dan mempengaruhi sehingga hubungan saling mengawasi dan mengimbangi itu diperlukan. Namun apabila terjadi peleburan kekuasaan, adanya konsep saling mengawasi dan mengimbangi tidak relevan, karena antara lembaga akan dapat saling mengintervesi dan mempengaruhi secara langsung dalam setiap pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, hubungan DPR dan Presiden dalam fungsi legislasi belum sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial.

Dari sudut pandang fungsi budget yaitu hak untuk turut serta mendapatkan dan menentukan anggaran belanja tahunan Negara. Hak ini dimiliki DPR untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan anggaran negara melalui penetapan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Fungsi budget merupakan sarana kontrol DPR terhadap penentuan sumber pendapatan dan belanja negara untuk waktu satu tahun yaitu pada waktu pembuatan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun dalam praktek, hak DPR di bidang budget disamakan dengan fungsi anggran. Fungsi anggaran adalah fungsi eksekutif, sedangkan fungsi budget adalah fungsi pengawasan, sehingga tidak benar apabila fungsi budget disamakan dengan fungsi anggaran. Adanya pemahaman fungsi badget yang di samakan dengan fungsi anggran ditemui dalam praktik dimana DPR dapat menghalangi pelaksanaan UU APBN dengan memberikan tanda bintang sehingga dapat menghalangi pencairan dana yang mendapat tanda bintang tersebut.

Hal ini jelas berlebihan karena pencairan anggaran pada prinsipnya berada dalam ranah kewenangan eksekutif. Pelaksanaan UU APBN menjadi domain eksekutif sepanjang tidak ada perubahan terhadap UU APBN tersebut, sepanjang itu pulalah undang-undang tersebut harus dilaksanakan. Semisal kasus pemblokiran dana TVRI dengan pembintangan oleh komisi 1 DPR. Padahal secara legal yuridis tidak ditemukan peraturan mengenai hak DPR untuk menghambat pencairan dana setelah RUU APBN disahkan dalam rapat paripurna DPR. Kewenangan DPR yang dapat menghambat penggunaan anggaran oleh lembaga eksekutif, menyalahi konsep cheks and balances karena terjadi silang kewenangan antara lembaga negara, sehingga hubungan ini tidak sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat fungsi budget adalah  hak eksklusif yang dimiliki House untuk membuat dan mengesahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, bukan hak menentukan anggaran yang akan digunakan oleh lembaga eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Selanjutnya dari sudut pandang fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPR dalam sistem pemerintahan presidensial tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga legislatif, artinya hak pengawasan yang dimilikinya itu harus dilakukan dalam konteks kewenangan legislatif yaitu pengawasan melalui sarana undang-undang dan pengawasan anggaran melalui sarana undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. DPR tidak dibenarkan melakukan fungsi kontrol yang menjadi kewenangan lembaga legislatif, apalagi merambah wewenang lembaga negara lain. Pengawasan diluar kewenangan lembaga legislatif oleh DPR tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak akan efektif. Kalaupun DPR perlu menyelidiki, yang diselidiki adalah berbagai ketentuan undang-undang, yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan penyelewengan. Penyelidikan ini diperlukan untuk menjadi dasar penyempurnaan suatu undang-undang yang akan dihasilkan DPR selanjutnya.

Tuntutan pemurnian hak pengawasan DPR sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial menjadikan hak yang dimiliki DPR sebagai sarana pengawasan yaitu interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat menjadi tidak efektif. Hak interpelasi lazim disandingkan dengan hak meminta keterangan. Dalam sistem pemerintahan parlementer interpelasi merupakan suatu bentuk meminta pertanggungjawaban mengenai suatu kebijakan pemerintahan. Sebagai sarana meminta pertanggungjawaban, interpelasi dapat berujung pada mosi tidak percaya. Dalam bangunan sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dengan demikian, hak interpelasi tidak begitu efektif sebagai instrumen kontrol DPR terhadap Presiden. Interpelasi tidak dapat dipergunakan sebagai jalan DPR untuk mengusulkan agar Presiden diberhentikan, karena alasan pemberhentian telah ditentukan secara limitatif melalui mekanisme impeachment yaitu apabila Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

Hak angket yang dimiliki oleh DPR berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 seringkali diistilahkan dan diaktualisasikan sebagai hak penyelidikan. Penggunaan istilah penyelidikan dapat menimbulkan salah pengertian, karena istilah penyelidikan merupakan proses awal dalam mengungkapkan dugaan telah terjadi perbuatan pidana. Hak angket adalah hak yang digunakan untuk suatu fact finding atau untuk merumuskan suatu kebijakan. Dalam konteks legislatif, hak angket adalah hak menyelidiki untuk merumuskan atau memperbaiki produk undang-undang yang dihasilkan DPR. Penggunaan hak angket DPR sebagai hak penyelidiki tidak akan efektif, misalnya penyelidikan DPR terhadap dugaan tindak pidana korupsi bank century.

Penyelidikan DPR terhadap dugaan korupsi bank century menjadi tidak efektif, dan anti klimaks pada sidang paripurna yang menyatakan bail out bank century bermasalah, sedangkan untuk mengajukan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab sesuai penyelidikan DPR ke meja hijau tetap tergantung pada proses di KPK. Hal ini terjadi karena perbuatan korupsi merupakan pelanggaran hukum pidana yang menjadi wewenang lembaga yudikatif yaitu penyelidik, penyidik, penuntut, dan hakim, sedangkan DPR merupakan lembaga legislatif yang tidak berwenang melakukan penyelidikian demikian. Sedangkan hak menyatakan pendapat, atau lazim disebut resolusi parlemen. Dalam sistem parlementer, pernyataan pendapat dapat sebagai langkah awal menuju interpelasi dan sterusnya. Pernyataan pendapat dapat juga berupa dukungan politik suatu yang dilakukan atau mesti dilakukan oleh pemerintah.

Dari analisis hubungan DPR dan Presiden tersebut masih terdapat silang kewenangan antara Presiden dan DPR. Presiden berperan besar dalam proses pembuatan undang-undang yang menjadi kewenangan DPR, sedangkan DPR memiliki kewenangan besar pula dalam menentukan penggunaan anggaran negara oleh Presiden yang seharusnya menjadi kewenangan lembaga eksekutif. Oleh karena itu dapat disimpulkan, hubungan DPR dan Presiden dalam aspek legislasi, dan anggaran belum sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial.

2.8.2  Hubungan Presiden dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Keberadaan MPR dalam UUD NRI Tahun 1945 dikatagorikan sebagai lembaga legislatif. Oleh karena itu, hubungan yang dibangun antara Presiden dengan MPR harus dibangun dalam bingkai hubungan eksekutif dan legislatif. Namun, keberadaan MPR sebagai lembaga legislatif tidak memiliki kekuasaan legislatif secara nyata, karena hanya berwenang merubah dan menetapkan Undang-Undnag Dasar, melantik dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya melalui mekanisme impeachment. Kewenangan ini jelas tidak mencerminkan sebagai lembaga legislatif, atau dapat dikatan sebagai lembaga legislatif semu. Hubungan yang terjadi antara Presiden dan MPR sangat minimal, bahkan nyaris tidak ada hubungan saling mengimbangi dan mengawasi. Hubungan Presiden dan MPR terjadi dalam memen-momen seremonial seperti pelantikan dan pemberhentian Presiden apabila terbukti melanggar hukum dan tidak tidak memenuhi syarat sebagai Presiden. Sementara kewenangan merubah dan menetapkan UUD tidak dilakukan secara periodik, sehingga tidak efektif dijadikan sarana pengawasan dan penyeimbang oleh MPR terhadap lembaga eksekutif. Demikian pula kewenangan MPR memberhentikan Presiden melalui mekanisme impeachment juga tidak efektif dalam mengimbangi dan mengawasi Presiden, karena mekanisme impeachment yang lebih berperan adalah DPR dan MK, sedangkan MPR hanya dapat memberhentikan apabila ada usulan DPR dan putusan MK. Oleh karena itu, dari sudut hubungan Presiden dan MPR tidak terdapat cheks and balances sehingga belum sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial.

2.8.3 Hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Daerah.

Serupa dengan keberadaan MPR, keberadaan DPD juga dimaksudkan sebagai lembaga legislatif yang sejajar dengan DPR, dan MPR. Keberadaan DPD dimaksudkan menjadi wakil daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam setiap pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Melalui kewenangan yang dimiliki DPD yaitu berhak mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas rancangan undang- undang yang berkaitan dengan daerah, memberikan masukan kepada DPR mengenai rancangan undang-undang angaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama, serta melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah oleh Presiden. Memberikan posisi sejajar antara DPD, DPR , dan Presiden, sehingga ketiganya dapat menjadi tiga serangkai dalam proses cheks and balances. Dari semua kewenangn ini, hubungan langsung antara Presiden dengan DPR setara dengan hubungan Presiden dengan DPR. Hubungan demikian terjadi setelah adanya putusan MK yang mengembalikan kewenangan DPD baik dari fungsi legislasi, budget, dan pengawasan. Kewenangan tersebut tidak lagi dilakukan melalui perantara DPR, sehingga keberadaan DPD juga dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif yang nyata (riil legislative). Oleh karena itu, hubungan DPD dan Presiden terdapat hubungan saling mengimbangi dan mengawasi, sehingga sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial.

2.8.4 Hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung (MA) merepresentasikan lembaga yudikatif. Sebagai lembaga yudikatif, MA memiliki kewenangan menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Sehingga hubungan Presiden dengan MA berada dalam bingkai hubungan eksekutif dan yudikatif yaitu Presiden sebagai pelaksana undang-undang, dan MA bertindak mengawasi setiap pelaksanaan undang-undang dan mengadili apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan undang-undang. Selain itu, hubungan Presiden dengan MA juga terjadi dalam proses pengujian peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dalam hal ini diantaranya berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Hubungan langsung ini dapat mennjadi sarana pengawasan oleh MA terhadap setiap peraturan yang dibuat oleh Presiden sehingga menutup kemungkinan Presiden menyalah gunakan kewenangan dan pelanggaran hukum. Dilihat dari hubungan antara Presiden dan MA ini telah terdapat cheks and balances karena keduanya berada dalam masing-masing ranah kewenangan yang dimiliki, serta sarana penyeimbang dan pengawasan yang dilakukan dilakukan sesuai kewenangan yang dimilikinya. Hubungan Presiden dengan MA sesuai dengan hubungan sistem pemerintahan presidensial.

2.8.5 Hubungan Presiden dengan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kehakiman yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan yudikatif. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini jelas dapat menjadi penyeimbang dan pengawas terhadap dua lembaga sekaligus yaitu lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang dan lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang. Artinya kewenangan pengujian yang dimiliki oleh MK dapat mengawasi DPR sebagai pembuat undang-undang dan Presiden sebagai pelaksana undang-undang. MK juga berperan untuk memutus dugaan Presiden melakukan pelanggaran hukum dan tidak memenuhi sebagai syarat sebagai Presiden yang diajukan oleh DPR sebagai saran pemakzulan Presiden atau yang dikenal dengan mekanisme impeachment. Keterlibatan MK dalam mekanisme impeacment menjadikan MK memiliki hubungan langsung dengan Presiden. Putusan MK akan menjadi sarana pengawasan terhadap Presiden sehingga menghindarkannya dari segala tindakan melawan hukum. Dilihat dari hubungan MK dan Presiden ini, juga telah memenuhi kriteria cheks and balances karena hubungan yang dilakukan tidak keluar dari kewenangan yang dimilikinya sebagai lembaga yudikatif.

 

BAB III

KESIMPULAN

 Dari hasil diskusi dan penjelasan makalah ini, kami dapat menyimpulkan bahwa amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 dibutuhkan untuk memperkuat sistem presidensial, memperkuat sistem perwakilan yang membuat fungsi kontrol dan keseimbangan antar lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah berjalan serta untuk memperkuat otonomi daerah.

Sistem pemerintahan berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945 menempatkan kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang berarti pula Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (single executive).

Dilihat dari sudut pandang dianutnya single executive, sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 telah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial, namun memiliki kelemahan karena menganut presidential threshold dalam pengisian jabatan Presiden. Selain itu sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 juga menganut pemberian mandat langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung, sehingga akan melahirkan konsep separation of power, checks and balances, fix term, dan impeachment.

Keempat konsep tersebut merupakan karakteristik sistem pemerintahan presidensial. Dari sudut pandang pemberian mandat langsung, sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 telah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan dari sudut pandang adanya kewenangan legislatif Presiden belum sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial.

Sementara dilihat dari sudut pandang hubungan Presiden dengan lembaga negara lainnya, pertama, hubungan DPR dan Presiden dalam fungsi legislasi, dan fungsi anggaran, kurang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial;

Kedua, hubungan MPR dan Presiden kurang adanya hubungan saling mengimbangi dan mengawasi, sehingga kurang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial;

ketiga, hubungan DPD dan Presiden terdapat hubungan saling mengimbangi dan mengawasi, sehingga sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial;

keempat, hubungan Presiden dengan MA telah sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial, karena memenuhi kriteria checks and balances serta hubungan yang dilakukan tidak keluar dari kewenangan yang dimilikinya sebagai lembaga yudikatif;

kelima, hubungan MK dan Presiden telah memenuhi kriteria checks and balances karena hubungan yang dilakukan tidak keluar dari kewenangan yang dimilikinya sebagai lembaga yudikatif, sehingga sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial.

 

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan. 2005.  DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta : FH-UII Press

Ismail Sunny. 1983. Pergeseran kekuasaan eksekutif, suatu penyelidikan dalam hukum tata negara. Aksara Baru, Jakarta.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2010. Hukum Lembaga Kepresidenan. Alumni, Bandung.

Jimly Asshiddiqie. 2007. Hukum Tata Negara Darurat. Rajawali Press, Jakarta

http://www.tempo.co/read/kolom/2014/10/15/1718/Kekuatan-Presidensial-Jokowi    diakses pukul 15:05 pada 25 Februari 2015

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188227&val=6466&title=KEDUDUKAN%20PRESIDEN%20DALAM%20SISTEM%20PEMERINTAHAN%20PRESIDENSIAL%20%28Telaah%20Terhadap%20Kedudukan%20dan%20Hubungan%20Presiden%20dengan%20Lembaga%20Negara%20yang%20Lain%20dalam%20Undang-Undang%20Dasar%20NRI%20Tahun%201945%29  diakses pukul 18:10 pada 25 Februari 2015

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16151/kemungkinan-amandemen-kelima-terus-dipertimbangkan diakses pukul 20:05 pada 26 Februari 2015

http://nasional.kompas.com/read/2014/08/26/13365621/Dilema.Sistem.Presidensial diakses pukul 19:05 pada 26 Februari 2015

 

Demikian laporan amandemen UUD 1945 yang telah dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.

 

Leave a Reply