Perkembangan Amandemen UUD 1945

Perubahan terhadap UUD tidak saja didasarkan kepada sifat fleksibelnya yakni melalui ketentuan hukum yang mengaturnya, tetapi perubahan UUD juga didasari oleh keinginan dari elemen-elemen masyarakat. Pembaharuan UUD dimanapun di dunia ini tidak terutama ditentukan oleh tata resmi (formal) yang harus dilalui. Tata cara formal yang mudah (fleksibel) tidak serta merta memudahkan  terjadinya perubahan UUD. Begitu sebaliknya, tata cara formal yang dipersukar (rigid) tidak berarti pembaharuan UUD tidak akan atau akan jarang terjadi. Faktor utama yang menentukan pembaharuan UUD adalah berbagai pembaharuan keadaan di masyarakat, dorongan demokrasi, pelaksanaan paham negara kesejahteraan (wefarestate) perubahan pola dan sistem ekonomi akibat industrialisasi, kemajuan pengetahuan dan teknologi.

Dalam sejarah Indonesia telah terjadi empat kali proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 diubah dengan sistem adendum yang dikenal dengan istilah amandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 dalam satu rangkaian empat tahap perubahan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perubahan yang keempat ini, merupakan perubahan formal pertama dilakukan terhadap naskah UUD 1945. Namun oleh karena istilah yang dipakai secara berurutan Perubahan I, II, III, dan Perubahan IV, Keempat amandemen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Amandemen UUD 1945 Pertama Tahun 1999


Perubahanyang pertama kali disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen yang pertama ini dilakukan dengan dasar dari sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Terdapat 9 Pasal yang diamandemen. Pasal-pasal yang diamandemen yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20 dan pasal 21. Inti perubahan pada amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 ini yaitu kekuasan Presiden digeser karena kekuasan presiden dianggap terlalu kuat.

2. Amandemen UUD 1945 Kedua tahun 2000

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dilakukan untuk kedua kalinya dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Pengesahan Amandemen Undang-undang ini dilakukan melalui sidang umum MPR pada tanggal 7 sampai 8 Agustus 2000. Amandemen ini dilakukan untuk 5 Bab dan 25 Pasal. Pasal-pasal dan Bab-bab yang mengalami perubahan yaitu pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, Bab IX A, pasal 25E, Bab X, pasal 26, pasal 27, Bab X A, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, Bab XII, pasal 30, Bab XV, pasal 36A, pasal 36B dan pasal 36C. Pada perubahan kedua ini terdapat perubahan tentang pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan kewenangannya, hak asasi manusia, lambang negara dan lagu kebangsaan.

3. Amandemen UUD 1945 Ketiga Tahun 2001

Amandemen yang ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan disahkan melalui sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan yang terjadi dalam amandemen ketiga ini terdiri dari 3 bab dan 22 pasal. Bab yang mengalami perubahan ialah Bab VIIA, Bab VIIB dan Bab VIIIA. Sedangkan pasal-pasal yang mengalami perubahan yaitu pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal 23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23g, pasal 24, pasal 24A, pasal 24B dan pasal 24C. Inti perubahan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini yaitu bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, Kepresidenan, impeacment, keuangan negara dan kekuasaan kehakiman.

4. Amandemen UUD 1945 Keempat Tahun 2002

Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 melalui ST MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Perubahan yang terjadi pada amandemen ke-4 ini terdiri dari 2 Bab dan 13 Pasal. Pasal-pasal yang mengalami perubahan yaitu pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 37. Inti perubahannya yaitu Dewan Perwakilan Daerah sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian sosial dan kesejahteraan sosial dan perubahan Undang-Undang Dasar.

Leave a Reply